Pemerintah terus mengebut pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Presiden Joko Widodo menargetkan proyek ini bisa beroperasi pada akhir 2022.
Adapun saat ini progres pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 73 persen. Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan bagian dari proyek strategis nasional
“Melihat progress sampai hari ini, tadi dilaporkan ke saya telah selesai 73 persen dan awal tahun depan sudah masuk ke persiapan untuk operasi,” kata Jokowi seperti dikutip, Kamis (18/6/2021).
Baca Artikel: Intip Teknologi dan Kecanggihan CR400AF, Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Jokowi berharap Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bisa terintegrasi dengan LRT dan MRT di Jakarta. Dengan demikian akan menciptakan efisensi waktu dan kecepatan, sehingga akan meningkatkan daya saing yang kompetitif untuk Indonesia.
Selain itu, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung diharapkan dapat mendorong pertukaran teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia siap untuk memperpanjang lintasan kereta cepat.
“Kalau nanti sudah diputuskan akan diperpanjang sampai ke Surabaya. Kesiapan SDM kita sudah memiliki pengalaman di kereta cepat Jakarta-Bandung,” jelas dia.
Sebagai catatan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan kerja sama antara Indonesia dan China. Pemerintah mengantongi 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Sisanya 40 persen dimiliki konsorsium China.
Adapun PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia terdiri dari PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Bertindak sebagai pemimpin konsorsium adalah Wika.
Sedangkan, konsorsium China terdiri dari China Railway International Co Ltd, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp.
 |
| Stasiun Tegalluar bagian dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung/Dok: KCIC |
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Diujicoba November 2022
Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menargetkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan mulai beroperasi pada akhir 2022 atau menjelang pelaksaanaan G20.
“Jadi November 2022 sudah bisa dicoba. Mudah-mudahan di November (2022) bisa dicoba Presiden RI dan Tiongkok (Cina),” ujar Corporate Secretary KCIC Mirza Soraya.
KCIC mencatat pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai 74 persen per akhir Mei 2021. Tahun ini, KCIC akan menggeber penyelesaian pembangunan 13 tunnel atau terowongan.
Mirza menjelaskan, dari total 13 terowongan, KCIC telah menyelesaikan delapan lokasi. KCIC pun bakal mempercepat pembangunan sarana-prasarana yang dibutuhkan, seperti stasiun hingga pemasangan rel.
Baca Artikel: Megah dan Modern, Ini Desain Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Hingga awal Juni 2021, KCIC telah menyelesaikan pemasangan boks girder arah Bandung dari casting yard tahap pertama. Selanjutnya, KCIC akan mulai memasang peralatan sistem perkeretaapian.
“Target kami, pada Februari 2022, konstruksi struktur bridge rampung,” sebutnya.
Sembari menyelesaikan konstruksi, KCIC tengah menyiapkan sistem persinyalan kereta cepat. KCIC telah membuka komunikasi dengan perusahaan BUMN yang bergerak di sektor telekomunikasi, yakni PT Telkom Indonesia.
 |
| Kereta cepat CR400AF yang akan melayani perjalanan Jakarta-Bandung/Dok: KCIC |
Biaya Proyek Diprediksi Capai Rp88,4 Triliun
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung semula membutuhkan biaya Rp20 triliun. Namun saat ini diketahui bengkak menjadi USD 6,071 miliar atau sekitar Rp85,2 triliun (Kurs Rp14.200). Pembengkakan terjadi lantaran munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi pada awal proyek.
Berdasarkan perjanjian, membengkaknya biaya ini sepenuhnya ditanggung konsorsium. Melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, konsorsium BUMN mengantongi 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia-China. Adapun 40 persen sisanya dimiliki China Railway International Co Ltd.
Baca Artikel: Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Mulai Dibangun 2022
Naiknya biaya proyek dari rencana awal terjadi lantaran munculnya berbagai kebutuhan yang tidak diprediksi pada awal proyek. Mirza mengatakan dalam proses pembangunan, terjadi banyak hal yang tidak terduga di lapangan sehingga menambah beban biaya, khususnya dalam aspek pembebasan lahan dan utilitas.
Pemindahan utilitas yang dimaksud, misalnya pemindahan gardu listrik, pipa air, kabel fiber, atau jaringan lain yang merupakan utilitas umum untuk menunjang pelayanan masyarakat.
"Ada proses yang cukup panjang yang harus ditempuh untuk bisa membebaskan lahan dengan utilitas itu, dan ini memakan biaya," kata dia.